HUBUNGAN ISLAM dan NEGARA di INDONESIA

PENDAHULUAN

Masalah hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas, karena bukan saja Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya bergama Islam, tetapi karena kompleksnya permasalahan yang muncul. Hubungan antara agama dan Negara di Indonesia memang mengalami pasang naik dan pasang surut sejak kemerdekaan.

Antagonisme politik dan ideologis antara Islam dan negara ini, dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan, ketika elite politik terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.
Dalam makalah ini, kami selaku kelompok 3 Mata Kuliah PPKN, akan menjelaskan hubungan Islam khususnya politik Islam dan kaitannya dengan negara Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa periode. Dalam setiap periode diwarnai dengan adanya antagonisme antara kedua belah pihak (pemerintah dan kelompok Islam) dan sikap akomodatif pada periode selanjutnya. Secara garis besarnya, hubungan Islam dan negara di Indonesia ini terbagi pada 2 kategori yaitu hubungan antagonistik dan hubungan akomodatif.
Berikut isi pembahasan yang akan kami sampaikan :

PEMBAHASAN
HUBUNGAN ISLAM dan NEGARA di INDONESIA

Hubungan antara Islam dan Negara merupakan persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan aktual sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia. Perdebatan ini sebenarnya merupakan bagian dari masalah yang lebih besar tentang dimana posisi agama dalam Negara.

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA YANG BERSIFAT ANTAGONISTIK
Eksistensi Islam politik (political Islam) pada masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara.
Pada waktu itu dekade 1950-an, ada 2 kubu ideologi yang bersaing dalam memperebutkan kepemimpinan Negara ini, yaitu gerakan Islam dan gerakan nasionalis.
Gerakan-gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang bersekolah di Belanda. Para mahasiswa didikan Belanda ini sangat berbakat dan terkesan dengan kemajuan teknis di Barat, dengan cita-cita Barat tentang kebebasan individu. Dengan pengetahuan agama yang sebagian besar dangkal, para mahasiswa ini cenderung memandang agama – terutama Islam – sebagai terikat dengan masa lalu, tidak mampu memberikan jawaban atas pelbagai persoalan modern. Kaum nasionalis percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia yang kuat adalah dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi peran agama pada wilayah kepercayaan dan ibadah individual.
Karena adanya persepsi yang sedemikian itu, pihak negara berusaha untuk menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945 serta pada dekade 1950-an, tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”
Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi.
Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA YANG BERSIFAT AKOMODATIF
Hubungan akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.
Kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam juga – menurut Afan Gaffar – ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat Islam sendiri (M. Imam Aziz et.al., 1993:105). Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial, yang oleh karenanya negara lebih memilih akomodasi terhadap Islam, karena jika negara menempatkan Islam sebagai outsider negara, maka konflik akan sulit dihindari yang pada akhirnya akan membawa imbas terhadap proses pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Thaba, munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan dan penerimaan asas tunggal Pancasila.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam. Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat (1) struktural, (2) legislatif, (3) infrastruktural, dan (4) kultural.
Yang pertama, kebijakan yang bersifat struktural itu berkaitan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara, baik melalui saluran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Proses pengintegrasian ini sebenarnya sudah berjalan lama. Dalam konteks pemerintahan Orde Baru, hal ini diawali dengan masuknya sejumlah aktivis Islam di birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya pada tahun 1960-an. Kendatipun berjalan lambat, proses ini berkembang terus. Baru pada pertengahan 1980-an, sejumlah aktivis Islam menempati posisi-posisi penting di birokrasi dan Golkar yang saat itu menjadi kekuatan politik di Indonesia.
Ini semua merupakan bagian dari proses pembentukan akses ke kuasaan dimana para aktivis Islam bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan Islam. Dan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada 1990, karena proksimitasnya yang relatif dekat dengan negara, dapat dilihat sebagai bagian dari leverage struktural politik Islam.
Yang kedua, kebijakan yang bersifat legislatif berhubungan dengan disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Termasuk dalam hal ini adalah disahkannya undang-undang pendidikan nasional (UUPN) pada 1989; disahkannya undang-undang peradilan agama (UUPA) pada 1989; kompilasi hukum Islam pada 1991; kebijakan baru tentang jilbab pada 1991; SKB tentang BAZIS pada 1991; dan kebijakan tentang SDSB pada 1993.
Yang ketiga, kebijakan yang bersifat infrastruktural berkaitan dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan. Dalam hal ini, salah satu bentuk kebijakan yang paling menonjol adalah dibangunnya sarana-sarana peribadatan – masjid. Diawali oleh Soekarno, yang memerintahkan didirikannya sebuah masjid kecil di lin’gkungan Istana Merdeka dan sebuah masjid besar Istiqlal, akomodasi jenis ini dilanjutkan secara lebih massif oleh Soeharto. Melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, ia membangun ratusan masjid dan — atas permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) — menyeponsori pengiriman da’i ke daerah terpencil.
Yang agak fenomenal adalah kesediaan negara untuk tidak saja mengijinkan tapi juga membantu didirikannya sebuah bank yang beroperasi menurut tuntunan ajaran Islam — Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Ide yang pernah berkembang pada awal 1970-an ini, barangkali karena suasana ekonomi dan politik ketika itu yang kurang memungkinkan, ternyata baru bisa diwujudkan pada dekade 1990-an.
Yang terakhir yaitu kebijakan yang bersifat kultural yang menyangkut akomodasi kultural negara terhadap Islam. Sebagaimana bentuk-bentuk akomodasi yang lain, akomodasi jenis ini telah berjalan sejak lama. Digunakannya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara barangkali merupakan bentuk akomodasi kultural yang paling dini. Seperti penggunaan kata-kata serapan bahasa Arab atau idiom Islam, yaitu musyawarah, adil, dan lain-lain.
Dalam konteks rentetan kebijakan-kebijakan akomodatif sebagaimana telah disinggung di atas, akomodasi kultural ini diperteguh dengan diselenggarakannya Festival Istiqlal oleh pemerintah pada tahun 1991. Dalam kesempatan yang jarang ini, telah dipertunjukkan serangkaian budaya Islam. Lepas dari makna fisik dari peristiwa ini, sebenarnya akomodasi budaya ini merupakan simbolisasi penghargaan negara terhadap sisi-sisi budaya Islam.

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PADA MASA SOEKARNO
Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya berulangkali ”menjinakkan” dan mematahkan perjuangan politik Islam. Penjinakan terhadap perjuangan politik Islam itu berupa marjinalisasi partai politik Islam maupun penolakan terhadap semua aspirasi kelompok Islam di Parlemen. Alasan penjinakan tersebut didasarkan pada ketakutan jika kelompok politik Islam berkuasa maka, Indonesia yang plural dasar hukum normatifnya adalah “Syariat Islam”. Salah satu bukti kongkret penjinakan tersebut adalah kekalahan politik Islam dalam memperjuangkan kembali dimasukkannya “tujuh kata” Piagam Jakarta dalam UUD 45 di Majelis Konstituante.
Bagian terpenting dari Piagam Jakarta menyatakan bahwa “Dengan kepercayaan terhadap Allah yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya”. Meskipun Soekarno, Hatta, dan beberapa pemimpin nasionalis lainnya menandatangani dokumen ini, dan sebagian besar isi dari Piagam itu sendiri dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Komite Persiapan, dengan para anggotanya yang sebagian adalah kaum nasionalis, memodifikasi bagian terpenting tersebut menjadi “Dengan Rahmat Tuhan dan didorong oleh cita-cita luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya.”
Perubahan dalam referensi terhadap Yang Mahakuasa ini kurang memuaskan bagi banyak pemimpin muslim, yang menganggapnya sebagai upaya kelompok nasionalis untuk melemahkan posisi kaum muslim. Soekarno pun mematahkan politik Islam dengan tindakan pembubaran sebagian partai Islam di penghujung pemerintahan Soekarno.

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU
(PEMERINTAHAN SOEHARTO)
Kebijakan Pak Harto dalam kaitannya dengan hubungan negara dan Islam politik di masa Orde Baru terbagi ke dalam empat periodisasi.
1. Periode pertama (1966-1979), ditandai dengan konsolidasi negara Orde Baru yang diiringi dengan kebijakan yang represif terhadap Islam politik. Pada periode ini, yakni di masa-masa awal pemerintahannya, Soeharto melihat Islam politik sebagai ancaman terhadap kekuasaan politiknya. Meminjam ungkapan pengamat politik R. William Liddle, Soeharto melihat Islam sebagai political enemy number two sesudah Komunis, dan karena itu layak disebut sebagai ‘ekstrem kanan’. Pada masa ini, hubungan antara negara dan Islam politik diwarnai dengan hubungan antagonistik yaitu saling curiga dan ketidakpercayaan yang tinggi antara pemerintah dan umat Islam.

2. Periode kedua (1979-1989), diwarnai dengan pemerkuatan hegemoni ideologi negara Pancasila dan eliminasi Islam politik. Dalam periode ini, negara Orde Baru selain melakukan tafsiran otoriter terhadap Pancasila sebagai ideologi, juga memberlakukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan akhirnya juga ormas keagamaan. Akibatnya adalah sebuah ketegangan dan konflik politik yang tajam antara negara dan kekuatan Islam politik. Kelompok-kelompok Islam terbagi menjadi dua, yakni mereka yang bersikap akomodatif dan pragmatis terhadap kemauan politik Orde Baru dengan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Yang lain adalah mereka yang menolak asas tunggal Pancasila dengan segala konsekuensinya.
Di antara mereka ada yang melakukan perlawanan dengan keras terhadap kebijakan politik ini, sehingga meletuslah ‘Peristiwa Tanjung Priok’ pada 12 September 1984 yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan musnahnya harta benda.
Namun penting untuk dicatat, dalam periode kedua ini yang ditandai dengan pengapnya ruang gerak Islam politik ini, juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru yang sangat committed terhadap dakwah Islam dengan strategi pengembangan ‘Islam kultural’. Naiknya kelas menengah santri baru ini membawa dampak yang signifikan dalam hubungan antara Islam dan negara pada periode sesudahnya.
3. Periode ketiga (1989-1993), ditandai dengan perubahan yang signifikan atas kebijakan politik negara Orde Baru yang amat akomodatif terhadap Islam politik. Pada periode ini, negara memberikan konsesi politik terhadap umat Islam dalam bentuk pemberian dukungan politis, memfasilitasi, dan menginstitusionalisasi kepentingan Islam politik. Di antaranya adalah dukungan terhadap berdirinya lembaga-lembaga seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), BMI (Bank Muamalat Indonesia), pengesahan RUU Pendidikan Nasional, dan pengesahan RUU Peradilan Agama serta munculnya Yayasan amal Bakti Muslim Pancasila yang secara massif membangun ratusan masjid di hampir seluruh Indonesia.
Banyak yang melihat langkah-langkah akomodatif ini sebagai agenda politik Presiden Soeharto untuk mendapatkan dukungan komunitas Islam, khususnya dalam menghadapi sidang umum MPR 1993.
Sebagai akibat dari kebijakan politik ini, negara Orde Baru dengan pimpinan Pak Harto mendapatkan dukungan dan legitimasi politik yang kuat, terutama dari kelas menengah santri baru yang umumnya punya hubungan ideologis dan berlatar belakang ormas-ormas Islam dalam kelompok modernis, terutama HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), dan DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Namun, sebagai akibat dari bulan madu yang kelewat intens antara negara dan kelompok Islam modernis ini, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang waktu itu menjadi Ketua Umum PBNU dan juga kekuatan-kekuatan nasionalis-sekuler lainnya melakukan oposisi terhadap Pak Harto dan rezim Orde Barunya.
4. Periode keempat (1993-1998), ditandai dengan kebijakan negara Orde Baru yang melakukan kooptasi terhadap Islam politik. Dalam periode ini, Pak Harto dengan Orde Baru dengan sadar melakukan kontrol yang terkendali terhadap kekuatan Islam politik, terutama setelah melihat akomodasi yang diberikan terhadap kelompok Islam modernis tidak seluruhnya mampu mengerem suara-suara kritis dan bahkan oposisi terhadap kepemimpinan politiknya.
Bahkan, di dalam tubuh ICMI sendiri, muncul sikap dan pandangan politik yang secara terbuka mengkritisi kebijakan politiknya yang mulai digerogoti oleh KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang mengkawatirkan. Terutama sekali sepak terjang para tokoh yang oleh Adam Schwartz tergolong dalam kategori the real ICMI, semacam Amien Rais, Nurcholish Madjid, Bintang Pamungkas, dan lain-lain agaknya sulit diterima oleh Pak Harto.
Maka, yang terjadi kemudian adalah semacam koreksi terhadap ICMI dengan pencoretan sejumlah nama calon tertentu anggota MPR yang diusulkan oleh pengurus ICMI di mana saat itu ketua umumnya adalah BJ Habibie, yang punya kedekatan khusus dengan Pak Harto. Nama-nama tokoh ICMI seperti M. Dawam Rahardjo dan Adi Sasono yang sebelumnya masuk dalam daftar calon anggota MPR konon ‘menghilang’ setelah adanya seleksi politik dari pimpinan Orde Baru.
Puncaknya adalah ketika Amien Rais, yang saat itu menjadi ketua Dewan Pakar ICMI, mundur (menurut versi Amien ia ‘dipaksa’ mundur) dalam jajaran kepengurusan ICMI. Sejak saat itu, yang terjadi adalah suatu pergeseran riil dari kebijakan yang akomodatif menuju ke arah apa yang disebut dengan state-sponsored political Islam, dengan ciri pokok subordinasi total atas format, orientasi, dan implementasi Islam politik ke dalam kepentingan dan kontrol penuh negara.
Namun, meski state-sponsored political Islam sudah menguat, ternyata ia tidak bisa membendung barisan gerbong reformasi yang makin panjang dengan para mahasiswa sebagai kekuatan utamanya. Ketika keadaan sudah tidak terbendung lagi, dan kekacauan politik meluas setelah terbunuhnya mahasiswa Trisakti, reformasi mengakhiri rezim Orde Baru. Pak Harto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Kedudukannya digantikan oleh BJ Habibie yang juga mantan ketua umum ICMI.
Bila kita melongok kembali sejarah di atas, ternyata di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa negara melakukan akomodasi terhadap Islam setelah sekian lama terjadi ketegangan hubungan antara negara dan Islam? Untuk menjawab ini, Afan Gaffar menjelaskan beberapa alasan mengapa negara melakukan akomodasi terhadap Islam. Sebab-sebabnya ialah, pertama, dari kacamata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan yang pada akhirnya kalau diletakkan pada posisi pinggiran akan menumbulkan masalah politik yang cukup rumit. Oleh karena itu, sudah sewajarnya diakomodasi, sehingga kemungkinan konflik dapat diredam lebih dini. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan Islam itu sendiri.
Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bachtiar. Ia mengatakan bahwa ada dua alasan yang mendasari negara melakukan akomodasi terhadap Islam. Pertama, selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti. Hal ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan meluasnya akses ke pendidikan tinggi modern. Kedua, adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam. Umat Islam telah mengalami transformasi intelektual dan aktivisme yang semula bersifat legalistik-formalistik menjadi lebih substansialistik (Bachtiar Effendy, 2001:39-40).

Sumber Rujukan :
- Buku Kewarganegaraan
- Labirin Ideologi Muslim, Howard M. Federspiel.
- Koran Tempo, 9 Agustus 2007
Situs Internet :
- http://www.zulkieflimansyah.com/in/mengaitkan-islam-dan-negara-bukan-perkara-mudah.html
- “Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia”,oleh: Dr. Bahtiar Effendi
- http://simulacra76.multiply.com/journal/item/45/Islam_dan_Negara_Transformasi_Pemikiran_dan_Praktik_
- http://kabinetindonesia.wordpress.com/2008/02/16/soeharto-dan-islam/

PENUTUPAN

Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, hubungan Islam dan negara di Indonesia berawal dari hubungan yang antagonistik yaitu adanya ketegangan yang muncul antara pemerintah dan kelompok Islam serta pemerintah menganggap kelompok Islam politik dapat menandingi kekuasaan dan mengganggu ideologi Pancasila. Namun, hubungan antagonistik ini mulai menurun ketegangannya pada pertengahan tahun 1980-an dan lambat laun menjadi bersifat akomodatif antara Islam dan negara. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.
Sesungguhnya sintesa yang memungkinkan antara Islam dan negara dapat diciptakan. Artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam yang legalistik dan formalistik telah menyebabkan ketegangan antara Islam dan negara. Sementara itu, wacana intelektualisme dan aktivisme politik Islam yang substansialistik, sebagaimana dikembangkan oleh generasi baru Islam, merupakan modal dasar untuk membangun sebuah sintesa antara Islam dan negara.
Demikanlah makalah ini kami sampaikan. Kami sadar, makalah ini sangatlah jauh dari sempurna, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, 25 November 2008
Kelompok 3 MK PPKN
Kelas C – Jurnalistik Semester I
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN SGD Bandung

About these ads

2 thoughts on “HUBUNGAN ISLAM dan NEGARA di INDONESIA

  1. Pingback: 2010 in review « Jundiurna

Silahkan komentar, senang bisa berbagi :-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s